“Ditjen Perbendaharaan Mengabdi Untuk Negeri”

Sekitar 2 tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara aktif dan terencana terus berusaha untuk membangun image branding. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, melakukan image branding dapat memberikan citra positif terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang profesional, modern dan mengikuti perkembangan zaman.

Jangankan mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta kantor-kantor vertikalnya di daerah, masyarakat setempat sering tidak mengetahui lokasi dan keberadaan kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). Keberadaan, tugas dan fungsi KPPN dan Kanwil DJPb selama ini hanya diketahui oleh masyarakat yang sehari-hari bertugas sebagai petugas dari mitra kerja penerima layanan maupun pihak-pihak tertentu yang karena tugas pokok dan fungsinya sering berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb.

Secara tidak sengaja saya mengalami dan menyaksikan sendiri betapa pentingnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu untuk membangun image branding di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2018, KPPN Ternate dijadikan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Ujian Saringan Masuk (USM) Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Saat hari H pelaksanaan ujian, banyak berdatangan peserta ujian yang ditemani oleh para orang tua. Saat peserta sedang mengantri untuk melakukan registrasi dan pengambilan sidik jari, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang ibu yang merupakan orang tua dari salah satu peserta ujian dan mulai membuka percakapan

“Pak, bapak panitia ujian?” tanya ibu tersebut sambil memperhatikan tanda pengenal panitia ujian yang tergantung di leher saya

“Iya bu, saya panitia ujian. Ada yang bisa saya bantu?” jawab saya sembari bersalaman dan memperkenalkan diri

“Ini sebenarnya kantor apa pak?” tanya ibu itu

“Tadi saya sempat mengantarkan anak saya ke kantor yang di depan (sambil menunjuk gedung KPP Pratama Ternate yang lokasinya berseberangan dengan KPPN Ternate), tapi satpam kantor itu  kemudian mengarahkan saya dan anak saya untuk ke sini” sambung ibu itu

“Oh iya bu, kalau yang di depan itu kantor pelayanan pajak, kalau ini kantor pelayanan perbendaharaan” jawab saya

“Beda ya pak? Saya pikir karena PKN STAN itu kampusnya Kementerian Keuangan jadi tempat tesnya di kantor Kementerian Keuangan yang di depan itu” kata ibu itu

“Ini juga kantor Kementerian Keuangan kok bu” jawab saya

“Oh selama ini saya taunya kantor Kementerian Keuangan hanya kantor pajak saja” kata ibu itu

“Di Ternate, kantor Kementerian Keuangan ada beberapa bu. Selain kantor ini dan kantor pajak, ada juga kantor lelang yang lokasinya di samping kantor pajak itu bu. Trus ada kantor bea cukai yang di samping Pelabuhan Ahmad Yani dan Kanwil DJPb yang lokasinya di jalan jati lurus depannya Kantor Dukcapil Kota Ternate bu” kata saya

“Trus kalau begitu, kantor ini melayani apa pak? Itu saya lihat ada beberapa orang yang di layani di meja layanan” kata ibu itu sambil memperhatikan petugas front office KPPN Ternate yang sedang melayani petugas satker

“Itu petugas dari kantor-kantor yang dapat dana dari negara bu untuk operasional dan kegiatan di kantornya” jawab saya

“Ibaratnya dalam kehidupan keluarga, kantor ini seperti ibu rumah tangga bu yang mengatur belanja. Kalau ibu mengatur belanja rumah tangga, kalau kantor ini mengatur belanja negara” jawab saya sembari memberikan contoh yang mudah dipahami

“Kantor ini melayani pengajuan pembayaran gaji untuk kantor-kantor yang bukan pemda bu misalnya dari kejaksaan, polisi, tentara, kantor statistik, kantor pertanahan, kantor agama, bandara dan kantor-kantor lain bu” saya mencoba menjelaskan

“Selain untuk gaji, kantor ini juga tempat pengajuan pencairan anggaran untuk operasional kantor-kantor yang bukan pemda, untuk pembangunan pasar yang dananya dari negara, untuk pembelian motor dan mobil dinas kantor-kantor yang bukan pemda, untuk pelaksanaan kegiatan kantor-kantor dinas di pemda yang dapat dana dari negara dan belanja-belanja lainnya yang dananya bersumber dari negara bu” sambung saya

“Berarti uangnya diambil dan dicairkan di sini?” tanya ibu itu

“Oh tidak bu. Di sini hanya pengajuan dokumennya saja, pencairannya tetap lewat bank. Jadi nanti sistem dari kantor ini akan melakukan transfer dana ke rekening pihak yang dituju dan uangnya dicairkan di bank” jawab saya

“Oke pak. Terima kasih penjelasannya. Setidaknya sekarang saya tau kalo kantor Kementerian Keuangan di Ternate itu ada banyak bukan hanya kantor pajak yang di depan saja, tapi juga termasuk kantor perbendaharaan ini” kata ibu itu

“Saya permisi dulu pak mau mengecek anak saya” tambah ibu itu seraya pamit

“Oh iya, silakan bu” jawab saya mengakhiri perbincangan itu

Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta kantor-kantor vertikalnya di daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyaluran dana APBN di daerah. Peranan tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam membantu percepatan pembangunan di daerah melalui alokasi dana APBN yang diperuntukkan untuk daerah baik melalui DIPA satuan kerja maupun melalui transfer dana dari pusat ke daerah.

Alokasi dana APBN melalui DIPA satuan kerja membantu kementerian/lembaga dalam membiayai pembayaran gaji pegawai dan operasional satuan kerja di daerah. Dengan kondisi geografis yang sangat luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, keberadaan satuan kerja kementerian/lembaga di daerah sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan Kementerian/lembaga di daerah. Satuan kerja di daerah sangat membantu dalam memberikan input dan masukan kepada pimpinan tertinggi dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis pada masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan terkait alokasi APBN melalui transfer dana dari pusat ke daerah disebabkan karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan daerah lainnya sehingga menjadikan daerah masih sangat tergantung pada APBN. Oleh karena itu, karena tingginya ketergantungan daerah terhadap APBN ditambah dengan sumber penerimaan negara yang terbatas maka dibutuhkan kehadiran dan keterampilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengatur dan mengelola belanja negara secara tepat jumlah dan tepat waktu.